Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan E-Goverment di Kota Ternate

Abstract

Pelaksanaan kerangka kerja pemerintah berbasis elektronik (SPBE) di Kota Ternate masih belum berjalan dengan baik dan efektif. Penggunaan e-government harus sejalan dengan kontrol yang ada, oleh karena itu dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Program Aksi dan Strategi Nasional Peningkatan e-government yang juga didukung oleh perintah terkait seperti UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Penggunaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, e-government bertujuan untuk memastikan integrasi organisasi elektronik laporan dan informasi dan merencanakan sistem dalam membangun sistem manfaat terbuka yang jelas. e-government adalah upaya untuk membuat sistem pemerintahan yang lebih bersih dan lebih mudah serta dapat menjawab keinginan masyarakat dengan tepat dan layak. Selanjutnya, pemanfaatan e-government diantisipasi untuk melanjutkan sehingga tidak ada lagi penghalang dalam organisasi dan organisasi terbuka. alasan untuk mempertimbangkan ini adalah untuk memutuskan dan menganalisis pemanfaatan e-government tindakan di Kota Ternate. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa teknik yang jelas dan pendekatan subyektif. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara perseptual dan dokumentasi. Strategi pemeriksaan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.