Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Pemilu di Indonesia

Ade Gunawan

doi:10.54543/syntaximperatif.v7i5.1230

Authors

Ade Gunawan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v7i5.1230

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi di Indonesia telah menunjukkan peran yang melampaui fungsi klasiknya sebagai negative legislature. Penelitian ini mengkaji keberadaan putusan MK yang bersifat positive legislature dalam pengujian Undang-Undang Pemilu, terutama pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Nomor 90/PUU-XXI/2023, Nomor 116/PUU-XXI/2023, dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai objek kajian utama. Keempat putusan tersebut dianalisis secara doktrinal untuk menafsirkan pertimbangan hukumnya masing-masing, kemudian diperbandingkan berdasarkan bentuk putusan, dasar argumentasi, dan dampak hukum sebagai dasar penarikan simpulan. Melalui analisis doktrinal dan komparatif, penelitian menemukan bahwa fungsi positive legislature telah bertransformasi menjadi karakteristik struktural dalam praktik pengujian Undang-Undang Pemilu, didorong oleh tiga faktor: keterlekatan hukum pemilu pada jadwal ketatanegaraan yang rigid, rendahnya insentif politik pembentuk undang-undang untuk merevisi norma pemilu, dan tingginya intensitas permohonan pengujian. Legitimasi praktik tersebut bertumpu pada doktrin constitutional necessity, teori kewenangan implisit, dan teori kebutuhan fungsional. Namun, ekspansi peran MK ini tidak tanpa batas dan harus dibedakan antara positive legislature yang bersifat remedial dan substantif. Implikasi yang dihasilkan mencakup aspek kepastian hukum, relasi kelembagaan, beban teknis penyelenggara pemilu, dan perluasan hak konstitusional. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya mekanisme akuntabilitas yang memadai, argumentasi eksplisit, norma transisi yang jelas, dan penguatan pengawasan etik dalam menjalankan fungsi positive legislature secara terukur dan konsisten

References

Alief, M., Efendi, F., & Saleh, A. (2023). Putusan positive legislature oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 20(4), 622–635.

Andiraharja, D. G. (2021). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi ajudikasi konstitusional di Indonesia. Khazanah Hukum, 3(2), 70–85.

Arrasuli, B. K., & Nadhilah, Y. (2023). Praktik judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. UNNES Law Review, 6(1), 755–776.

Asshiddiqie, J. (2005). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Konstitusi Press.

Barak, A. (2006). The judge in a democracy. Princeton University Press.

Budiardjo, M. (2005). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.

Gunadi, G., & Palguna, I. D. G. (2021). Institutional design dan legitimasi demokratis judicial review di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 9(2), 213–234.

Haryono, D. (2022). Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional UU Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, 18(4), 774–790.

Hirschl, R. (2004). Towards juristocracy: The origins and consequences of the new constitutionalism. Harvard University Press.

Huda, N. (2020). Hukum tata negara Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Humaidi, M. W., & Rahmadanti, I. S. (2023). Constitutional design of state policy as guidelines on Indonesia's Presidential System Development Plan. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 6(1), 63–78.

Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Jayus. (2019). Hukum pemilu & alternatif penyelesaian sengketa hasil pemilu. Media Publishing.

Komisi Pemilihan Umum. (2024). Laporan realisasi penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU Pusat.

Mahfud MD, M. (2009). Rambu pembatas dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(4), 441–458.

Martitah. (2012). Progresivitas hakim konstitusi dalam membuat putusan (Analisis pada keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature). Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 316–328.

Palguna, I. D. G. (2013). Pengaduan konstitutional (Constitutional complaint). Sinar Grafika.

Putra, A. (2023). Implications of conditional inconstitutional decisions in The Constitutional Court Decision. Jurnal Konstitusi, 20(1), 58–72.

Soemantri, S. (2017). Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Rechtidee, 11(1), 45–67.

Stone Sweet, A. (2000). Governing with judges: Constitutional politics in Europe. Oxford University Press.

Yudhawinata, A. (2022). Demokratisasi hukum pemilu melalui judicial review: Analisis kritis terhadap peran Mahkamah Konstitusi. Mimbar Hukum, 34(3), 476–496.